Tuliskan mosi yang tepat untuk teks menebang pohon secara liar

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya, namun seiring berjalannya waktu hutan di Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikis karena seringnya terjadi penebangan secara liar. Dimana diperkirakan 70-75 persen dari kayu yang di panen di tebang secara liar. Dari perspektif ekonomi, penebangan liar telah mengurangi pendapatan dan devisa negara. Diperkirakan kerugian negara mencapai 30 trilyun per tahun.

kerugian akibat penebangan hutan secara liar

Dampak ekonomi yang muncul dari penebangan liar bukan hanya karena kerugian finansial dampak akibat hutan gundul hilangnya pohon, akan tetapi lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk di masa depan (opprotunity cost). Sesunguhnya pendapatan yang diperoleh masyarakat pelaku penebangan liar dari kegiatan ilegalnya itu sangatlah kecil, karena porsi pendapatan terbesar dipetik oleh para penyandang dana (cukong).

Berikut adalah kerugian akibat penebangan hutan secara liar :

  • Penebangan liar atau illegal logging ini juga mengakibatkan timbulnya berbagai anomali di sektor kehutanan. Salah satu anomali terburuk sebagai akibat maraknya dampak akibat kerusakan hutan adalah ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan.
  • Sektor kehutanan nasional yang secara konseptual bersifat berkelanjutan karena ditopang oleh sumber daya alam yang bersifat terbaharui yang ditulang punggungi oleh aktivitas industrialisasi kehutanan di sektor hilir dan pengusahaan hutan disektor hulu, kini sudah berada di titik ambang kehancuran.
  • Penebangan liar juga sangat merugikan bagi kehidupan, karena keberadaan hutan sangatlah penting sebagai penjaga keseimbangan alam. Seperti yang telah kita ketahui tentang penyebab pemanasan global, yang merupakan salah satu contoh dampak dari penebangan liar.
  • Pemanasan global bukan hanya bersumber dari asap kendaraan bermotor tapi juga dipengaruhi oleh keadaan hutan yang tidak seimbang. Kita tahu bahwa daun bisa menetralisir karbondioksida, itulah sebabnya kenapa hutan disebut paru-paru dunia. Jadi seandainya hutan masih terjaga mungkin global warming tidak akan terjadi.

Untuk lebih jelas, Dampak Penebangan Hutan Secara Liar adalah sebagai berikut :

1. Hilangnya kesuburan tanah

Ketika hutan di babat pohon-pohonnya, hal ini mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bisa menyapu sisa-sisa nutrisi dari tanah. Oleh sebab itu, ketika tanah sudah kehilangan banyak nutrisi, maka reboisasi menjadi hal yang sulit dan budidaya di lahan itu menjadi tidak memungkinkan.

2. Turunnya sumber daya air

Pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air, melalui akar pohon menyerap air yang kemudian di alirkan ke daun dan kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon-pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air, dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air.

3. Punahnya keaneka ragaman hayati

Meskipun hutan hujan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80-90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar pohon secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari, keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar, banyak mahluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan telah lenyap dari muka bumi.

4. Mengakibatkan banjir

Salah satu fungsi hutan adalah menyerap dengan cepat dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi. Namun ketika hutan digunduli, hal ini tentu saja membuat aliran air terganggu dan menyebabkan air menggenang dan banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk.

5. Global Warming

Deforestasi juga berdampak pada pemanasan global. Pohon berperan dalam menyimpan karbondioksida yang kemudian digunakan untuk menghasilkan karbohidrat, lemak dan protein yang membentuk pohon, dalam biologi proses ini disebut fotosintesis. Ketika terjadi deforestasi, banyak pepohonan yang dibakar, ditebang, yang mengakibatkan lepasnya karbondioksida di dalamnya, hal ini menyebabkan tingginya kadar karbondioksida yang ada di atmosfir. Dengan melihat dampaknya yang sangat mengerikan, maka pelestarian hutan perlu dan Harus segera dilaksanakan. Eksploitasi hutan yang terus menerus terjadi, berlangsung sejak dahulu hingga sekarang tanpa dibarengi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak.

Sumber :

Artikel Sebelumnya :

Fungsi Kurikulum dalam Pendidikan, Pahami Setiap Pihak yang Terpengaruhi

Pohon mempunyai fungsi yang sangat penting dalam upaya meredam kenaikan gas rumah kaca penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Seperti spons/busa, pohon menyerap karbondioksida yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi pohon ini dijalankan dengan sangat masif oleh hutan.

Indonesia merupakan negara yang sangat beruntung karena Indonesia memiliki wilayah hutan tropis yang sangat luas. Akan tetapi, sangat disayangkan, hutan di Indonesia terdegradasi akibat pembalakan liar, perambahan hutan, pengurangan kawasan hutan (deforestasi) untuk kepentingan pembangunan dan penggunaan lahan yang dilakukan dengan masif dan tidak didasarkan pada prinsip keberlanjutan. Hutan menjadi rusak dan tidak dapat lagi menyerap karbon dengan baik.

Jumlah hutan yang semakin menyusut ditambah dengan produksi emisi yang semakin banyak semakin membuat atmosfer bumi panas dan mempercepat terjadinya perubahan iklim. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk menanggulangi kerusakan hutan ini dengan mengajak masyarakat Indonesia menanam pohon.

Tidak hanya sekedar mengajak, pada tahun 2008, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 24 untuk menetapkan tanggal 28 November sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Amanat Presiden pada saat pencanangan tersebut adalah setiap masyarakat Indonesia menanam minimal 1 pohon.

Presiden Joko Widodo secara seremoni telah melakukan kegiatan ini. Kemudian diikuti oleh berbagai pihak dan masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam program Perhutanan Sosial di Desa Tasikharjo, Tuban, jaha Timur. Ada sekitar 36 ribu pohon jati dan 200 ribu pohon Kaliandra ditanam di lahan seluas 23 hektar milik rakyat yang nantinya akan dijadikan sebagai Hutan rakyat.

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Widod dan Mentir LHK Siti Nurbaya menanam pohon pada hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Pohon Nasional di Tahura Sultan Adam, Kalsel
Sumber :

Kegiatan serupa juga dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Di daerah aliran sungai (DAS) Citarum dan Cisadane ditanam bibit sebanyak 3.100 bibit dari 33 jenis tanaman buah-buahan. Tidak sekedar menanam pohon, LIPI juga mendidik masyarakat untuk menanam pohon. LIPI menegaskan bagi masyarakat yang ingin menebang pohon tidak boleh sembarangan. Harus ada izin dari kepala desa. Selain itu, LIPI juga membuat peraturan masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Gede dan Pangrango yang menebang pohon diwajibkan menanam kembali.

Kegiatan menanam pohon sangat berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam pohon dan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga dapat menurunkan pemanasan global.

Sumber:

            1. Penurunan harga BBM yang begitu kecil tidak akan
membawa perbedaan apapun bagi keadaan Bangsa Indonesia.

PRO: Mengapa
harga BBM hanya mengalami penurunan 500 rupiah saja?? Padahal penurunan harag
minyak dunia cukup drastis. Seharusnya jika dikalkulasikan dengan benar,
penurunan harga itu dapat mencapai maksimal 2.000 rupiah. Apalah artinya uang
500 rupiah di masa sekarang ini, dimana harga barang-barang melonjak. Sudah
pasti, penurunan harga BBM sebanyak 500 rupiah ini tidak akan membantu
perekonomian masyarakat Indonesia!

KONTRA: Kalau kita
pandang dari sisi perorangan, mungkin tingkat penurunan harga BBM sebanyak 500
rupiah itu tampak tidak berarti apa-apa, namun sebenarnya dampaknya sangat
besar sekali bagi keadaan ekonomi negara ini secara keseluruhan. Coba bayangkan
yang mengisi BBM dalam sehari ada 10.000 warga, lalu tiap orang mengisi 2
liter, dimana 1 liter, penurunan harganya 500 rupiah, maka uang yang harus
direlakan negara aga tidak perlu dibayarkan warganya ada sebanyak 10.000.000
rupiah! Itu uang yang besar bukan? Kalau memang penurunan sebanyak 500 rupiah
itu tidak berarti, mengapa semua warga setuju-setuju saja?? Kalau memang 500
rupiah itu tidak berarti, coba bayangkan, bagaimana reaksi masyarakat apabila
penurunan harga BBM sebanyak 500 rupiah itu dibatalkan?

2. Penebangan hutan untuk membangun rumah dan membuat
peralatan rumah tangga harus dihentikan demi menjaga nama baik Indonesia di
mata dunia sebagai paru-paru dunia.

PRO: Hentikan
penebangan!! Jangan menebang pohon lagi secara total, sebab satu pohon sangat
berguna bagi keadaan dunia, sebuah pohon tetap dapat menghasilkon oksigen bagi
manusia, apalagi dunia sedang mengalami global warming… Lebih baik kita
memakai peralatan yang terbuat dari plastik atau bebatuan, asal tidak dari kayu
yang berharga dari hutan-hutan Indonesia. Apalagi jika kayu-kayu tersebut
diperjual-belikan secara ilegal, selain memperparah global warming, juga
merugikan Indonesia dalam hal finansial dan nama baik.

KONTRA: Menebang
pohon secara liar memang sanga tercela, namun tidak mungkin menghentikan
penebangan pohon di hutan, sebab itu juga merupakan aset negara yang perlu
dimanfaatkan demi menjaga stabilitas ekonomi kita. Apalagi jika semua peralatan
terbuat dari plastik dan bebatuan, maka dibutuhkan semakin banyak pabrik
penghasil peralatan rumah tangga, dan mesin-mesin berat untuk mengolah bebatuan
emnjadi peralatan rumah tangga. Pabrik-pabrik dan mesin-mesin berat tersebut
justru dapat menyebabkan polusi, dan memperparah global warming. Solusi terbaik
adalah, menebang, kemudian melakukan penanaman kembali, supaya
generasi-generasi mendatang juga dapat menikmati hasil hutan kita, dan dapat
meneladani sikap kita.

3. Para koruptor Indonesia wajib dihukum mati.


PRO:
Koruptor adalah orang yang sangat tercela, mengambil
uang yang bukan miliknya demi menguntungkan dirinya sendiri. Orang-orang
seperti ini adalah orang-orang yang tertawa dan hidup senang di atas
penderitaan orang lain, padahal kesenangannya itu sebenarnya bukanlah haknya.
Tidak ada hukuman lain yang lebih pantas bagi koruptor selain hukuman mati.

KONTRA: Hukuman mati
tidak pantas diberikan bagi siapapun, bahkan orang terjahat sekalipun masih
pantas diberi kesempatan kedua. Selain dilarang untuk membunuh orang lain di
dalam agama, masalah eksekusi mati ini juga merupakan pelecehan terhadap hak
asasi manusia.

4. Dalam menghadapi krisis minyak mentah, segala
bentuk hiburan harus dikurangi jam-nya.


PRO:
Karena krisis minyak mentah dunia, akibatnya Indonesia
juga mengalami masalah ekonomi. Karena itu Pemerintah menghimbau agar segala
bentuk hiburan seperti tayangan di televisi, jam buka mall, dan lain sebagainya
untuk dipotong jam-nya, hal ini bertujuan selain menghemat biaya yang harus
dikeluarkan negara, juga untuk menstabilkan keadaan Indonesia, yaitu penjagaan
imej Indonesia sebagai negara yang santun. Himbauan ini sangat baik, dimana
apabila tayangan televisi hanya dijalankan sampai pukul 10 malam, maka tidak
akan ada lagi anak-anak yang mengantuk di sekolah karena menonton TV sampai
malam, atau penutupan mall secara lebih cepat, dapat mengurangi pribadi
konsumtif masyarakat, dan selain itu, juga dapat menghemat listrik yang berdaya
tinggi di mall-mall pada kota-kota besar di Indonesia.

KONTRA: Pengurangan
jam untuk hiburan tidak akan menstabilkan keadaan Indonesia, sebab jika segala
hiburan itu dipotong jam-nya, masyarakat yang berkegiatan di malam hari tidak
akan memiliki hiburan lagi. Dan rasa bosan itu dapat direalisasikan menjadi
sebuah aktivitas yang kurang baik, seperti menuju tempat-tempat yang tidak baik
untuk moral bangsa, contohnya tempat pelacuran, tempat-tempat perjudian, dan
lain sebagainya. Kemudian, bagi orang-orang yang memiliki tugas atau pekerjaan,
dan membutuhkan informasi dari berita televisi pada tengah malam, atau subuh,
akan kesulitan memperoleh informasi jika tidak ada tayangan berita dari
televisi.

5. kenaikan
harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Perlu Anda
ketahui, minyak merupakan komoditi vital penunjang kebutuhan manusia
sehari-hari. Dapat dipastikan, tidak ada manusia di dunia ini yang dapat
menjalani kegiatan sehari-harinya tanpa menggunakan minyak. Satu-satunya
manusia yang saya tau bisa hidup tanpa minyak tuh ya cuma tarzan, hehe.
Namun, terdapat kontradiksi yang juga perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu
minyak yang diangkat dari perut Bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia setiap
harinya PASTI akan semakin berkurang jumlahnya seiring meningkatnya kebutuhan
manusia akan minyak. Hal ini akan berujung pada situasi dimana lebih banyaknya
permintaan daripada penawaran (minyak).

Jika kita
kaitkan keadaan di atas dengan hukum supply & demand, sudah
sewajarnya jika harga minyak mengalami gejolak harga yang cenderung meningkat
setiap tahunnya*. Ini dikarenakan minyak
adalah sumber daya alam yang tak terbarukan (not renewable natural resources).
Di samping itu, negara-negara produsen minyak yang memanfaatkan situasi
tersebut dapat pula menjadi faktor melonjaknya harga minyak dunia. Hal ini
tentu akan berdampak pada negara-negara importir minyak yang umumnya
menggunakan acuan harga minyak internasional sebagai tolok ukur perdagangannya.
Selama ini masyarakat kita memiliki paradigma bahwa Indonesia merupakan negara
yang kaya akan hasil tambang khususnya minyak mentah, sehingga Indonesia
mestinya bisa menentukan harga BBM-nya sendiri, yang artinya harga BBM tersebut
seharusnya bisa lebih murah. Paradigma seperti ini tidak sepenuhnya betul namun
juga tidak dapat dikatakan salah, karena bagaimanapun Indonesia tercatat
memiliki cadangan minyak mentah yang melimpah. Sebagai info, Indonesia tercatat
memiliki cadangan minyak sebesar 3,99 milyar barel. Dahulu memang Indonesia
menyandang status sebagai salah satu negara pengekspor minyak terbesar di
kawasan Asia Tenggara, sehingga pendapatan Pemerintah dapat terus bertambah
seiring peningkatan harga minyak mentah yang terjadi dari tahun ke tahun.
Namun, yang dialami masyarakat kita saat ini adalah terjadinya pergeseran
status dari produktif menjadi konsumtif minyak. Indonesia sejak dahulu menjadi
negara dengan laju pertumbuhan ekonomi terpesat di Asia Tenggara. Sehingga
wajar jika laju pertumbuhan tersebut mendorong terjadinya perbaikan
kesejahteraan rakyat yang berujung pada meningkatnya daya beli masyarakat
secara keseluruhan. Daya beli yang terus meningkat mendorong masyarakat kita
menjadi konsumtif khususnya dari segi pemakaian bahan bakar minyak (BBM).

Keadaan
seperti di atas tentunya dapat mengakibatkan berkurangnya stok minyak Indonesia
secara signifikan. Pemerintah mau tidak mau harus melakukan impor demi
mengimbangi kebutuhan masyarakat akan minyak. Selain itu, dilakukannya impor
minyak oleh Pemerintah tidak semata-mata dikarenakan meledaknya tingkat
konsumsi minyak domestik, melainkan pula untuk menjaga stabilitas cadangan
minyak dalam negeri, sebagaimana yang sudah di atur dalam UUD 1945.

Dikarenakan keberadaannya yang sangat vital di tengah
masyarakat, Pemerintah memberikan toleransi kepada rakyat Indonesia dalam
setiap pembelian bahan bakar minyaknya. Toleransi ini yang kita kenal dengan
subsidi. Berbicara mengenai subsidi, banyak orang yang salah kaprah dalam
mendefinisikannya. Secara harfiah, subsidi atau subvensi adalah bantuan
keuangan yang dilakukan Pemerintah dengan tujuan mengoptimalkan produktivitas
dan memproteksi suatu industri agar terhindar dari kejatuhan. Namun, yang masih
banyak belum diketahui dalam hal ini adalah subsidi yang dilakukan Pemerintah
sebenarnya tidak tertuju langsung pada masyarakat, melainkan melalui mekanisme
dalam bentuk suntikan dana kepada suatu perusahaan, dalam hal ini Pertamina.
Dengan kata lain, yang sebetulnya disubsidi oleh Pemerintah tuh ya Pertamina,
bukan rakyat. Rakyat selanjutnya hanya tinggal menikmati jerih payah Pemerintah
dalam menekan lonjakan harga minyak dunia.
KONTROVERSI

Menjelang
dinaikkannya harga BBM bersubsidi oleh Pemerintah, berbagai aksi protes mulai
digalang. Mulai dari elite yang hanya menyumbangkan kritikan berupa hasil
pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan, sampai para relawan dan
simpatisan yang rela turun ke jalanan sambil teriak-teriakan, keringetan,
bahkan tangis-tangisan karena belum sarapan dan uang sakunya ketinggalan (agak
intermezzo dikit). Menanggapi hal ini, sulit rasanya kalau kita hanya
mengandalkan pengamatan yang hanya didasari norma-norma kuantitatif dan tidak
dibarengi dengan norma-norma kualitatif. Artinya, dalam menilai
permasalahan–apapun itu permasalahannya, objektivitas harus lebih diutamakan
ketimbang subjektivitas, demi terciptanya penilaian yang berimbang, dan yang
terutama; demi terjaganya kredibilitas diri.

Menanggapi
hal tersebut, saya ingin coba menganalisa hasil pemikiran oleh elite politik
yang notabene berasal dari pihak oposisi, dan membandingkannya dengan
perhitungan aktual yang biasa dilakukan Pemerintah dari masa ke masa. Kenapa
mesti dari oposisi? Ya, karena pihak-pihak yang memiliki perhitungan yang
berseberangan dengan Pemerintah hanyalah oposisi, dan oposisi yang saya maksud
di sini sangat luas cakupannya, tak hanya terbatas pada satu orang, kelompok,
partai, ataupun yang lainnya. Demi menjaga hormat saya dan tanpa bermaksud sama
sekali untuk melecehkan pihak-pihak tertentu, saya tidak akan secara gamblang
menyebutkan ataupun menuliskan nama sang narasumber.

Belakangan,
beredar tulisan yang dibuat oleh seorang pakar ekonomi terkemuka yang intinya
mengatakan bahwa terjadi manipulasi operasi minyak dan gas (MIGAS) oleh
Pemerintah. (Agar tidak terlalu melenceng, saya akan membatasi bahasan kali ini
hanya pada persoalan bahan bakar minyak). Ia (sebut saja “KKG”) memaparkan bahwa
pemerintah telah membohongi rakyat dengan rencananya menaikkan harga BBM.
Kesimpulan yang Ia dapat menyebutkan bahwa sebetulnya Pemerintah tidak
mengalami defisit anggaran, melainkan mendapatkan surplus dari operasi MIGAS.
Sehingga rencana menaikkan harga BBM bersubsidi dirasa sangat tidak diperlukan
dan tidak cerdas.

KONSEKUENSI

Demi
menghindari kondisi seperti itu (defisit anggaran), Pemerintah memiliki
beberapa opsi alternatif. Salah satunya yakni dengan menekan BBM bersubsidi itu
sendiri. Menekan subsidi bisa berarti luas, namun yang paling santer dan
menjadi perdebatan di masyarakat adalah dinaikkannya harga BBM bersubsidi.

Menaikkan
harga BBM sudah tentu bukan merupakan kebijakan yang populer. Banyak orang
menilai bahwa kebijakan seperti itu tidaklah berpihak kepada rakyat. Di sinilah
yang menjadi dilema. Di satu sisi, Pemerintah tidak ingin menyakiti rakyat,
namun di sisi lain Pemerintah pun tidak dapat berbuat banyak dalam mengontrol
harga minyak dunia yang terus melambung. Jika memang mungkin, pastilah
Pemerintah akan menghindari kebijakan yang selalu menuai protes ini.

Secara kasat
mata, memang menaikkan harga BBM akan menambah beban rakyat dalam memenuhi
kebutuhannya. Namun, Pemerintah tentu telah memikirkan hal ini secara matang
demi tujuan dan kepentingan yang lebih besar. Tujuan dari dinaikkannya harga
BBM bersubsidi, pertama, menghemat anggaran, seperti yang telah saya
paparkan pada perhitungan di atas. Kedua, mendukung program konversi
bahan bakar minyak ke bahan bakar gas (BBG), yang notabene lebih murah dan
ramah lingkungan. Ketiga, mengantisipasi kerugian yang lebih besar
(defisit anggaran) sebagai dampak dari lonjakan harga minyak dunia. Keempat,
mempersempit ruang bagi para penyelundup BBM ke luar negeri.

Disebutkan
sebagai salah satu tujuan dinaikkannya harga BBM adalah dalam rangka
penghematan anggaran. Dikatakan dapat menghemat anggaran karena jika volume
konsumsi BBM bersubsidi sesuai asumsi aktual yakni sebesar 74,98122 milyar
liter, subsidi akan menjadi Rp270.008.316.380.000 (selisih antara total
pengeluaran dan pendapatan Pertamina). Maka, setelah dinaikkan Rp1.500 (sesuai
dengan rencana Pemerintah), penghematan yang akan didapat adalah sebesar Rp270.008.316.380.000
– (Rp1.500 x 74,98122 milyar liter)
= Rp157.536.486.380.000. Ini artinya
bisa meningkatkan surplus migas Pemerintah, yang tadinya hanya Rp5,01 triliun
(0,05% dari PDB) menjadi Rp117,4 triliun (selisih penerimaan pendapatan
Pemerintah dari Pertamina dengan penghematan yang didapat) atau 1,15% dari
total PDB, meningkat 23,4% dari surplus sebelumnya. Harapan Pemerintah
meningkatkan surplus sebesar 23,4% tersebut dinilai wajar mengingat belanja
Pemerintah yang juga semakin membengkak. Seperti yang sudah disetujui pada
pembahasan RAPBN, alokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp432,8
triliun (4,2% dari PDB). Artinya Pemerintah hanya mengharapkan 27,14% dari
besaran alokasi belanja K/L tersebut.

Mengenai
kaitannya dengan upaya Pemerintah mengkonversikan BBM ke BBG, hal ini dinilai
sebagai tindakan yang tepat mengingat harga gas yang relatif lebih murah.
Selain alasan tersebut, dikatakan pula Pemerintah ingin menjaga cadangan minyak
Indonesia sembari melakukan eksplorasi guna menambah tingkat produksi minyak
dalam negeri. Sehingga dinaikkannya harga BBM bersubsidi akan menjadikan rakyat
Indonesia lebih hemat dalam penggunaan BBM dan mulai secara bertahap beralih ke
BBG. Namun, bukan berarti Pemerintah lancar-lancar saja dalam hal ini.
Pemerintah harus pula mendukung rencana tersebut dengan infrastruktur yang
memadai. Opsi dinaikkannya harga BBM bersubsidi dinilai dapat membantu
Pemerintah mengoptimalkan pertumbuhan sektoral, khususnya sektor infrastruktur.
Sehingga dengan infrastruktur yang memadai, peralihan dari BBM ke BBG akan
lebih mudah dan cepat. Selain itu, infrastruktur yang baik akan lebih
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan taraf hidup rakyat.

Lalu,
penaikan harga BBM bersubsidi ini pun dinilai sebagai salah satu langkah
mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia yang terus terjadi. Hal ini tidak
terlepas dari konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Seperti
yang kita ketahui, terdapat lebih dari 50% minyak dunia berasal dari kawasan
Timur Tengah, dan sebagian besar negara di dunia ini sangat bergantung pada
kondisi minyak di wilayah tersebut. Isu yang berkembang saat ini adalah konflik
antara negeri Mullah, Iran, dengan beberapa negara Eropa dan Amerika. Iran
mengancam akan memblokade Selat Hormuz jika sanksi-sanksi terus diberlakukan.
Selat yang menjadi jalur distribusi 50% minyak dunia tersebut jika benar
ditutup akan mengakibatkan harga minyak yang lebih tinggi. Kondisi seperti itu
akan secara otomatis berdampak pada negara-negara importir minyak seperti
Indonesia. Pemerintah kita telah memikirkan tindakan yang komprehensif dalam
hal ini. Analisa jangka panjang dalam hal minyak dunia sangat diperlukan guna
mengantisipasi kondisi terburuk yang dapat mendera Indonesia.

Tujuan
selanjutnya adalah untuk memperkecil ruang gerak para penyelundup BBM. Karena
adanya subsidi, harga BBM kita menjadi lebih rendah dari harga BBM di
negara-negara lain. Hal ini mendorong terjadinya praktik penyelundupan BBM ke
luar negeri oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Para penyelundup berharap
dapat menjual BBM tersebut dengan harga yang lebih tinggi di negara-negara
tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Sebagai
perbandingan, saya akan memaparkan harga BBM sejenis (dalam jenis yang sama
atau kandungan Oktan terrendah) premium pada negara-negara tetangga:

Lantas
demikian, apakah ABPN benar-benar akan jebol jika tidak ada kenaikan harga BBM,
dan apakah tidak ada opsi selain menaikkan harga BBM? Jawabannya bergantung
pada cara apa yang dilakukan untuk menutupi pembengkakan subsidi. Menaikan
harga BBM sudah tentu akan menghemat anggaran dan menyelamatkan APBN. Memang
sangat naif jika dikatakan tidak ada opsi lain. Akan tetapi opsi-opsi lain yang
mungkin dilakukan Pemerintah akan lebih berdampak buruk terhadap masyarakat.
Misalnya saja mengurangi biaya lain, seperti pembangunan jalan, pendidikan,
pelabuhan, dll. Jika membandingkan dengan opsi menaikkan harga BBM, dampak dari
opsi-opsi tersebut akan terasa secara menyeluruh pada masyarakat, yangmana
semua kalangan baik yang mampu maupun yang tidak mampu akan merasakan dampak
dari kebijakan tersebut. Sedangkan dalam hal penaikan harga BBM, yang akan
menjadi sasaran adalah orang-orang mampu, yang notabene memiliki kendaraan
bermotor.

Akan selalu
ada konsekuensi dalam setiap pengambilan keputusan, dan konsekuensi tersebut
selazimnya sudah bisa diproyeksikan dengan perhitungan dan pertimbangan matang
demi menghindari keadaan terburuk yang dapat saja terjadi. Silahkan Anda nilai
dan timbang-timbang sendiri mana opsi yang menurut Anda paling baik. Apakah itu
menaikkan harga BBM atau tidak. Pesan saya, tetaplah utamakan objektivitas
dalam setiap penilaiannya agar hasilnya berimbang.

Pada
akhirnya, segala keputusan yang nantinya diambil Pemerintah seharusnya bisa
memberikan hikmah tersendiri kepada kita. Menunjukkan ketidaksetujuan dengan
cara menuduh yang tidak-tidak dan saling mencela bukanlah menjadi tujuan kita
dalam berdemokrasi. Azas kesantunan dan rasa saling menghormati harus kita ke
depankan sekalipun terjadi perbedaan pendapat. Akhir kata, tetaplah santun
dalam berpendapat maupun berbeda pendapat, demi terciptanya kehidupan
berdemokrasi yang sehat dan m


Page 2

Leave a Comment