Lembaga atau instansi yang telah menerapkan prinsip syariah di Indonesia adalah

Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyepakati komitmen pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan tiga lembaga, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Wakaf Indonesia, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan pada hari ini (24/1) di Jakarta oleh Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo, serta pimpinan masing-masing lembaga, yaitu Ketua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin, Ketua Badan Pelaksana BWI, Muhammad Nuh, dan ketua Baznas, Bambang Sudibyo.

“Penandatanganan kesepakatan ini diharapkan dapat mendukung dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia,” kata Gubernur BI Agus DW Martowardojo di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Dijelaskan Agus, ekonomi dan keuangan syariah menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan.

Nilai-nilai itu, yang kemudian membentuk perilaku ekonomi dalam rangka memperkuat struktur ekonomi domestik seperti mendorong konsumsi terhadap bahan pokok hasil produksi lokal, penguatan basis produksi secara lebih merata, memperkuat basis konsumsi, anti spekulasi serta penyediaan fasilitas pendukung yang mendorong efisiensi dan daya saing nasional.

“Untuk itulah, pengembangan ekonomi syariah Indonesia menjadi sangat penting,” tegasnya.

Saat ini, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia terus berkembang, antara lain ditandai oleh perkembangan berbagai lembaga keuangan Islam seperti perbankan syariah, takaful, koperasi syariah, dan pasar keuangan syariah, serta berbagai lembaga sosial Islam.

Bersama dengan itu, terjadi pula peningkatan minat masyarakat Indonesia terhadap industri halal yang telah berkembang menjadi suatu gaya hidup. Hal tersebut mencakup sektor-sektor ekonomi syariah secara luas seperti makanan halal, fashion syariah, pengobatan dan kosmetik, serta usaha (bisnis) syariah.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Adiwarman A. Karim, 2002, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi ketiga PT. Raja Grafndo, Jakarta.

Arifn Badri, Muhammad, 2012, Fatwa DSN-MUI Vs Praktek Perbankan Syariah, Majalah Pengusaha Muslim, Yayasan Bina Pengusaha Muslim, Jakarta

Baraba, Achmad. 2010. Prinsip dasar operasional perbankan syariah, Gema Insani. Bandung

Fokus Media, 2011, Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah, Fokus Media, Bandung

Harif Amali Rivai. 2006, Identifkasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa

Perbankan : Bank Syariah Vs Bank Konvensional, Jurnal Center For Banking Research Universitas Andalas, Padang.

Hassan, dkk., 2013‚A Comparative Analysis of Shariah Governance in Islamic Banking Institutions

Across Jurisdiction”. Isra Research Paper, No. 50/2013, Kuala Lumpur.

Hudribiq, Mohammed. 1988. Ushul Fiqh. Dar al Fikr. Beirut.

IFSB, 2009, Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering, Islamic Financial Sevices, Kuala Lumpur

Isra, 2010, Islamic Financial System: Principles and Operations. Isra Press: Kuala Lumpur

Jannah, Nasyitotul, 2012, Studi Kritis Terhadap Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah , Jurnal FAI-Unmuh Semarang, Semarang

Lina Maulidiana, 2011, Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam (Kajian Operasional Bank Syariah Dalam Modernisasi Hukum), Jurnal Sains Dan Informasi No.7,

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung

Maskanul Hakim, Cecep. 2013. Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah. DPNP. Jakarta

MUI, 2008, Kumpulan Fatwa DSN-MUI 2000-2007, Jandiar Press , Jakarta

Rama, Ali, 2014, Analisis Komparatif Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah:

Studi Kasus Negara ASEAN, Laporan Penelitian Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014

Rama, Ali, 2015, Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia, Jurnal Bimas Islam Vol 8 No. 1, Dirjen Bimas Islam, Jakarta

Syafi Antoni, Muhammad. 2009. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Gema Insani. Depok Yogyakarta.

Syakhroza, Akhmad, 2008. Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan

Sistem Governance serta Aplikasinya dan pada Perusahaan BUMN, Lembaga nerbitan FE UI, 2008, Jakarta.

Lembaga atau instansi yang telah menerapkan prinsip syariah di Indonesia adalah ….

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat pesat sekali, Selain bank, lembaga atau instansi yang telah menerapkan prinsip syariah di Indonesia adalah pegadaian.

—————-#—————-

Jangan lupa komentar & sarannya

Email:

Kunjungi terus: masdayat.net OK! 🙂


Newer Posts


Older Posts


bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan surflus neraca pembayaran​?​


tahun berapakah Asia tenggara di dirikan​


Jelaskan konsep produksi total dan produksi marjinal !


Kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perja


njian antara peminjam dan lembaga disebut !


Proses mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu ?


Batuan berikut ini yang terbentuk karena peristiwa pengendapan akibat pelapukan kimia adalah


koperasi berkah memiliki shu sebesar 50 juta. jumlah simpanan pokok dan wajib bagi anggotanya adalah 200 juta dengan jumlah penjualan mencapai 80 juta


. berdasarkan rapat anggota, besaran shu yang ditentukan untuk jasa modal adalah 40%,jasa anggota 20%, dan dana cadangan 20%. pak Slamet merupakan seorang anggota koperasi berkah yang memiliki simpanan pokok sebesar 2 juta dan simpanan wajib sebesar 1 juta. ia telah berbelanja dikoperasi tersebut sebesar 5 juta. maka, berapakah shu yang diterima pak Slamet?mohon bantuannya​


Seorang karyawan bernama Adhi Prabowo (kawin) dan memiliki 5 orang anak, bekerja pada PT XYZ dengan memperoleh gaji sebesar Rp16.000.000 per bulan. Pe


rusahaan tempat Adhi bekerja mengikuti program jamsostek. Selain itu, Adhi juga membayar iuran pensiun Rp150.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji untuk setiap bulan. Pada tahun berjalan, Adhi juga menerima bonus  sebesar Rp8.000.000. Pertanyaannya, berapa besar PPh Pasal 21 setahun atas bonus tersebut ?​


Bu dwi seorang pembuat krupuk di rumahnya untuk di jual ke pasar kegiatan yang di lakukan bu dwi tersebut dalam kegiatan ekonomi di namakan kegiatanto


long di jawab donggg ​


tugas ekobuat essay (minimal 2 hal) bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan surflus neraca pembayaran​

Leave a Comment